NOW READING

Yuk, Simak Perkembangan Cara Baru Registrasi SIM Card

 1287
+
 1287

Yuk, Simak Perkembangan Cara Baru Registrasi SIM Card

by The Daily Oktagon

Wajah Danan tiba-tiba cemberut. Ia baru saja membeli sebuah kartu SIM seluler di sebuah kios kecil di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, namun ternyata tidak bisa langsung menggunakannya. Kartu SIM seluler barunya itu belum bisa aktif, karena harus terlebih dahulu melakukan registrasi di outlet yang berbeda. Si pedagang kios kecil ini hanya bisa garuk-garuk kepala sambil tersenyum kecil melihat Danan yang sedang kesal.

Sejak 15 Desember 2015 lalu, pemerintah memang sudah memberlakukan ketentuan baru registrasi kartu SIM Card seluler prabayar. Para pelanggan baru tidak dapat melakukan registrasi sendiri, melainkan melalui outlet yang terdaftar. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005, semua masyarakat yang membeli kartu perdana prabayar harus menyerahkan kartu identitas dan akan didaftarkan oleh penjual kartu perdana. Masyarakat tidak bisa lagi mendaftarkan dirinya sendiri.

Alasan diberlakukannya peraturan baru itu menurut pemerintah, registrasi SIM Card yang yang selama ini sembarangan telah menjadi sumber ketidaktertiban selama ini, berimbas pada sulitnya menelusuri kasus spam dan kriminalitas yang memanfaatkan kartu SIM seluler.

“Dengan memulihkan registrasi ini, kita bisa menelusuri siapa yang menjual terakhir kartu ini dan siapa yang membelinya. Sehingga pihak berwajib dapat menelusuri hingga ke ujung,” ujar Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kominfo, Kalamullah Ramli, beberapa waktu lalu.

Sebelum lanjut, baca dulu artikel ini, Virtual Reality dalam Perjalanannya Menjadi Device Terfavorit

The Daily Oktagon
kali ini mengajak Anda untuk menyimak perkembangan penjelasan dan dampak kebijakan tersebut. Yuk, simak dampak perkembangan cara baru registrasi SIM card.

Pihak operator jaringan rupanya mendukung peraturan baru tersebut. General Manager Channel Development XL Axiata, Adwina Marisa menyatakan ketentuan registrasi kartu SIM baru dapat meminimalisir penyalahgunaan kartu perdana karena diharapkan ada kontrol dari penjual atas validasi KTP secara manual.

“Sehingga, sudah ada proses pencegahan sejak awal melalui validasi tanda pengenal pembeli,” ujar Adwina. Saat ini sudah 100 persen Kartu Perdana baru XL sudah harus mendaftar melalui mekanisme peraturan baru.

shutterstock_196839467

Sekitar dua bulan sejak berlaku, sosialisasi peraturan tersebut sudah berjalan, walau relatif belum mulus. Atri, seorang pedagang ponsel dan kartu perdana di pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, misalnya, mengaku sudah tahu bahwa pembeli kini tidak bisa lagi secara mandiri mendaftarkan kartu barunya. “Tapi belum ada pemberitahuan resmi. Tahu-tahu saat orang beli dan mau registrasi udah gak bisa lagi,” ungkapnya.

Waktu dua bulan tentu menjadi sesuatu yang relatif untuk melihat efektif-tidaknya pelaksanaan sebuah peraturan baru. walau jika menilik pengakuan pemerintah, peraturan ini dibuat sudah berdasarkan koordinasi dengan seluruh operator jaringan di Indonesia.

“Semuanya (saat koordinasi) relatif setuju. Kita sendiri memang ingin harus ada kesepakatan dulu sebelum peraturan diberlakukan,” kata anggota komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna.

Ketut sendiri kemudian melihat, para operator sudah mulai melakukan berbagai langkah nyata untuk mendukung pelaksanan peraturan ini. Misalnya saja di gerai-gerai sudah mulai terlihat informasi tentang peraturan ini. “kami juga bekerjasama dengan berbagai media televisi atau radio untuk turut mensosialisasikan kebijakan ini,” jelasnya.

Pandangan Ketut senada dengan Adwina yang menyatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa support seperti mendistribusikan flyers dan poster ke seluruh took-toko distributor XL, kemudian melakukan update informasi pada kemasan Kartu Perdana XL. “Pada point 1, disarankan agar pelanggan melakukan registrasi kartu Perdana di toko tempat pembelian,” kata Adwina.

shutterstock_281157911

Pihaknya juga menyediakan aplikasi di menu penjualan agar toko dapat lebih mudah mengakses Registrasi kartu Perdana dengan menggunakan menu yang mudah. “Kami juga menyediakan penambahan menu ID Toko di Kartu Perdana XL, jika pelanggan ingin melakukan registrasi melalui kartu perdana, “ Adwina menyebutkan.

Toko, gerai, outlet, kios, atau apa pun nama tempat menjual kartu SIM memang menjadi salah satu mata rantai terpenting dari pelaksanaan peraturan baru ini. XL sendiri mengaku bahwa jaringan distributornya sudah mencapai ke unit terkecil seperti warung, walau tidak menyeluruh karena sebagian besar unit kecil tersebut adalah toko MultiSIM yang tidak berada hanya di bawah jaringan distributor XL.

Untuk menyikapi celah itu, Adwina mengaku langkah yang dilakukan XL adalah dengan memberikan tanda khusus di setiap toko distributor XL sebagai toko yang menerima registrasi kartu perdana baru. “Sehingga toko unit kecil yang tidak berada dibawah distributor XL, dapat menyarankan pelanggannya untuk melakukan registrasi di toko distributor XL terdekat,” ucap dia.

Para distributor juga mendapat perhatian dari BRTI. Ketut mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan para distributor operator, hingga Perhimpunan Pedagang Pulsa dan Seluler Indonesia (PPPSI). “Kami sudah sosialiasikan manfaat dari peraturan ini. Pada dasarnya mereka menyadari kegunaan peraturan ini, walau ini juga berarti beban bertambah karena harus bertugas mendaftarkan ID,” jelas Ketut.

Lebih lanjut Ketut menyatakan, para distributor dan pedagang relatif tidak terlalu mempermasalahkan “beban tambahan” ini, hanya saja mereka meminta jika terjadi sesuatu pada proses registrasi, seperti tanda pengenal yang diberikan ternyata palsu, mereka tidak akan terkena masalah hukum. “Namun BRTI melihatnya, yang penting kepatuhan pengguna dan operator dulu untuk mulai menjalankan ketentuan ini,” ungkapnya.

Berbagai langkah ke depan masih akan menentukan keberhasilan tujuan penerapan peraturan ini. Registrasi ulang pelanggan lama misalnya. Adwina menyatakan XL akan menunggu instruksi BRTI untuk persoalan re-registrasi pelanggan lama sekaligus memberi masukan kepada pemerintah agar bisnis proses re-registrasi pelanggan lama nanti lebih mudah diterapkan. “Sehingga harapannya proses yang sama ini akan diterapkan oleh semua penyelenggara serta edukasi ke pelanggan pun akan lebih mudah,” ujarnya.

shutterstock_276656837

BRTI sendiri terus melakukan evaluasi. Berbagai isu yang dirasa perlu ditingkatkan akan coba ditindaklanjuti. Masalah verifikasi identitas misalnya, Ketut mengaku ke depan akan mencoba melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sehingga verifikasi dapat langsung terhubung dengan server database e-KTP dan NIK yang dimiliki pemerintah sehingga keaslian identitas bisa langsung diketahui.

Semoga saja pelaksanaan peraturan baru ini terus berjalan lebih baik, sehingga tak ada lagi kisah si Danan yang cemberut, dan Atri yang kebingungan.

Baca juga, Kesempatan Berbisis Melalui Internet of Things

0 comments