NOW READING

Visi Ahok tentang Jakarta Smart City

 3193
+
 3193

Visi Ahok tentang Jakarta Smart City

by The Daily Oktagon

Sejak masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dalam tiap kesempatan selalu memberikan kartu namanya kepada warga. Ada tiga nomor ponsel yang bisa dipakai warga untuk mengadukan keluhan, kritikan, maupun memberikan masukan, saran, dan aspirasi.

Pengaduan-pengaduan tersebut langsung diteruskan ke dinas terkait. Biasanya, tak butuh waktu lama, keluhan publik akan langsung ditangani. Mulai dari jalan rusak, masalah Transjakarta, hingga persoalan lain seputar Ibu Kota akan ditangani paling lama seminggu setelah pengaduan.

Pertengahan Desember 2014, setelah menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok menyempurnakan program pengaduan tersebut dalam bentuk portal Jakarta Smart City. Lewat portal tersebut, warga lebih dimudahkan dalam menyampaikan pengaduan. Jika sebelumnya laporan hanya masuk ke Ahok dan tim Respons Opini Publik, aparat dan dinas terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kini mereka bisa langsung memantau dan menindaklanjuti laporan warga dengan aplikasi tersebut.

Regular_Image_1

“Ada semacam filosofi kalau permasalahan DKI itu muncul seperti deret ukur, kemudian cara-cara kita dilakukan dengan deret hitung. Oleh karena itu dibutuhkan smart solution dengan memanfaatkan teknologi dan internet,” ungkap Setiaji, ST, MSi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City kepada The Daily Oktagon.

Menurut Aji, dari semua laporan masyarakat yang masuk via SMS, ternyata tindak lanjutnya semakin lama semakin menurun, sehingga diperlukan solusi lain yang lebih pintar. Yaitu solusi yang dapat melihat lebih jelas di mana letak masalahnya, agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Jakarta Smart City, yang dapat diakses di smartcity.jakarta.go.id, adalah solusi pintar tersebut. Portal ini dibuat untuk menampung pelaporan segala bentuk kejadian yang terjadi di Jakarta. Jakarta Smart City pun terintegrasi langsung dengan media sosial yang menjadi tempat pengaduan warga Ibu Kota seperti Twitter, Facebook, surat elektronik (dki@jakarta.go.id), Peta Jakarta, Lapor! 1708, dan Google Waze.

Seiring dengan pembangunan konsep Jakarta Smart City, rancangan Qlue dan CROP pun muncul. Qlue merupakan aplikasi untuk pelaporan warga yang dapat diunduh untuk gadget Android lewat Google Play Store. Versi iOS yang sedang dalam pengembangan akan tersedia dalam waktu dekat. Sedangkan CROP (Cepat Respons Opini Publik) hanya bisa diunduh oleh pegawai Pemprov DKI Jakarta serta Kepolisian.

shutterstock_215681308

“Saat mengerjakan situs Jakarta.go.id, kami coba memberikan ide untuk membuat sebuah aplikasi pelaporan masyarakat. Dari sisi perangkat daerah pun, aplikasi bisa membuat mereka lebih tanggap dengan lebih baik. Di sisi lain, Pak Gubernur bisa memantau langsung. Akhirnya ide Qlue dan CROP muncul dan disetujui. Kami langsung matangkan konsep tersebut selama 3 sampai 4 bulan,” ungkap Rama Raditya, Co-Founder & CEO PT TerralogiQ Integrasi Solusi, developer Qlue dan Crop.

Setiap laporan masyarakat pada Qlue terintegrasi dengan aplikasi CROP yang diperuntukkan khusus bagi lurah, camat, dan semua perangkat daerah di Jakarta. Kemudian, masalah terdekat dengan mereka harus diselesaikan secepatnya.

“Pihak kelurahan akan menerima alert. Setiap ada masalah yang dilaporkan, dia bisa tangani dengan sistem ini. Kalau ada masalah di suatu tempat, kita bisa cari petugas terdekat dari control room yang berada di lantai tiga Balai Kota. Nanti seluruh aktivitas pegawai, ambulans, pemadam kebakaran, dan alat berat bisa di-tracking. Misalnya, mereka kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu memantau,” ungkap Ahok menjelaskan cara kerja Qlue dan CROP seperti dilansir dari situs pribadinya.

Masalah yang kerap terjadi dan penanganan ala Jakarta Smart City
Lantas, sebenarnya masalah apa yang sering terjadi di Jakarta? Ternyata jawaban yang terlontar dari Rama dan Aji hampir serupa. Masalah yang sering terjadi di Jakarta adalah seputar parkir liar, sampah, pedagang kaki lima, dan kemacetan.

Soal penanganan, menurut Aji, ini tergantung dari parahnya kasus yang dilaporkan. Aji juga menceritakan pengalamannya menggunakan Qlue untuk kebutuhan survei.

“Ya, saya coba juga dan mereka (para pegawai daerah) kan tidak tahu itu saya. Waktu itu saya laporkan di hari Sabtu, ternyata maksimal tiga hari langsung ditangani,” ungkap Aji.

Sebagai acuan menentukan perangkat daerah yang baik dan buruk
Setelah dioperasikan selama beberapa waktu, akhirnya bisa dilihat bahwa dua aplikasi tersebut terbilang berhasil. Dengan begitu, semua penanganan yang dilakukan dari berbagai perangkat daerah juga lebih tercatat. Bahkan pada aplikasi CROP, ada fitur rangking bagi perangkat daerah. Nantinya data itu bisa menjadi indikator Gubernur untuk menentukan 15 perangkat daerah terbaik dan 15 perangkat daerah terburuk.

“Saya rasa konsep smart city membuat para aparat lebih efektif karena kami punya history pelaporan dan penanganan. Kini, kami bisa mengukur kinerja petugas masing-masing daerah. Kalau dulu, keluhan lewat SMS tidak terdokumentasi secara tepat, sehingga agak sulit menilai kinerja aparat,” ungkap Aji.

Dengan kehadiran Jakarta Smart City, Gubernur bisa menjadi lebih objektif ketika menilai para perangkat daerah. Siapapun yang kinerjanya kurang memuaskan, bisa menjadi referensi Gubernur untuk menurunkan jabatannya menjadi staf biasa. Sementara itu, bagi mereka yang punya kinerja baik, mungkin saja naik jabatan atau sekadar mendapat hadiah sebagai bonus kerja keras.

shutterstock_272458334

“Untuk penilaian, selama ini memang baru berbasis poin dan nantinya akan diberikan reward. Mungkin kalau sistemnya hanya poin, fungsi ini sebatas untuk menstafkan pegawai berkinerja buruk. Tapi, di sisi lain, yang berprestasi bisa diberi reward juga dengan naik jabatan dari lurah naik ke camat. Hanya saja, rasanya boleh juga kalau mereka diberi reward berupa benda fisik, misal smartphone atau TV untuk motivasi,” jelas Aji.

Pihak Qlue sendiri mencatatkan kalau aplikasi tersebut baru digunakan oleh lebih dari 40 ribu pengguna. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta masih terus gencar melakukan sosialisasi konsep “kota pintar” dengan dana sebesar Rp3 miliar ini.

“Angka itu memang masih sedikit dibanding jumlah penduduk Jakarta. Kami harap nanti akan makin banyak penduduk Jakarta yang punya kepedulian bersama dalam membangun kotanya. Terutama kalau mereka menyadari adanya transparansi bagi kedua pihak, warga dengan pegawai pemda, untuk saling terkait,” ungkap Rama perihal manfaat yang mendasari keberadaan Jakarta Smart City.

Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan Qlue maupun Pemprov DKI Jakarta antar lain melalui berbagai kegiatan, seperti lewat radio dan membuka stan di acara-acara khusus, misalnya Pekan Raya Jakarta. Langkah ini cukup berhasil. Aji menyebutkan bahwa lewat PRJ pengguna Qlue langsung melonjak hingga dua kali lipat.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga terus gencar melakukan sosialisasi terhadap pegawainya lewat berbagai pendekatan. Dengan fokus di dua wilayah terlebih dahulu, yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Saat launching, sudah ada sekitar 200-an lurah dan camat yang menerima informasi penggunaan CROP. Masih ada sekitar 20 persen yang belum, sisanya akan kami informasikan secepatnya untuk memaksimalkan jumlah pengguna dari kalangan aparat daerah,” ungkap Aji.

Qlue dan CROP bukan hanya dirancang untuk kepentingan pengaduan semata, melainkan juga pengumpulan serta analisis data. Keuntungan berupa insight dari data yang terkumpul membuatnya Pemprov DKI Jakarta bisa menerapkan solusi yang tepat atas suatu masalah, atau bahkan memprediksi dan mencegahnya sebelum terjadi.

Konsep Jakarta Smart City diharapkan membuat Jakarta lebih transparan baik bagi masyarakat maupun aparat daerah. Dengan demikian jarak antara publik dan aparat terkait nyaris tidak ada, sehingga siapa saja bisa berpartisipasi membangun Jakarta menjadi lebih baik lagi.

0 comments